Sabtu, 29 Oktober 2016

Haedar Nashir: Jangan Bawa Atribut Muhammadiyah Saat Demo Ahok 4 November

Jakarta - Imbauan dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir kepada sejumlah ormas Islam akan dalam unjuk rasa di depan Istana Merdeka, terkait Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada 4 November 2016, agar tidak membawa atribut Muhammadiyah dalam aksi itu.
"Jangan membawa atribut Muhammadiyah karena mereka selaku warga negara," kata Haedar kepada detikcom, Minggu (30/10/2016). Haedar mengatakan, aksi pada 4 November 2016 mendatang merupakan wujud penyampaian aspirasi dalam berdemokrasi. Dia menilai, pihak keamanan khususnya Polri tidak perlu risau dengan aksi tersebut. "Pemerintah khususnya kepolisian tidak perlu risau dengan demo baik massa kecil maupun besar, karena hal itu wujud demokrasi. Kepolisian justru berkewajiban mengamankan dan menjaga ketertiban hingga demo tersebut berlangsung aman, damai, tertib dan tidak anarkis," katanya. Haedar juga meminta kepada pihak kepolisian untuk bisa mencegah upaya provokasi dan keributan dalam aksi tersebut. "Jangan sampai ada yang memancing di air keruh dan memprovokasi. Pemerintah dan Polri hendaknya sensitif dalam merespons aspirasi, utama umat, terutama dalam menangani kasus penistaan agama seperti yang dituntutkan. Jika terkesan menunda, mengulur atau seolah mengambangkan, justru akan menambah persoalan makin meluas. Tegakkan hukum tanpa pandang bulu," kata Haedar.

Berjanji Gelar Aksi Damai, FPI: Tak Ada Bayaran di Demo 4 November

Jakarta - Berjanji akan menggelar aksi damai FPI bersama sejumlah Ormas Islam akan berunjuk rasa di depan Istana Merdeka pada 4 November 2016. Aksi demo tersebut terkait dugaan penodaan agama oleh Gubernur DKI Basuki Tjhaja Purnama atau Ahok.
"Sudah nggak kehitung berapa ormasnya. 500 ribu orang. Kami aksi damai, dari Masjid Istiqlal longmarch ke Istana," ungkap Jubir FPI Munarman saat berbincang dengan detikcom, Minggu (30/10/2016). Menurut Munarman, massa yang akan turun pada demo esok bukan hanya dari warga Jakarta. Mereka datang dari berbagai daerah. "Yang paling banyak Jakarta, Jabodetabek, Banten, Jawa Tengah, Sumatera. Seluruh Indonesia," jelasnya. "Ini bukan cuma masalah lokal, bukan cuma masalah DKI. Ini masalah dunia Islam internasional," imbuh Munarman. Mengenai isu adanya kepentingan lain di balik demo ini, Munarman pun membantah. Ia menegaskan tak ada bayaran untuk massa pada aksi unjuk rasa yang akan digelar Jumat (4/10) nanti. "Nggak ada. Ini aksi murni umat Islam. Tidak ada bayaran. Patungan dari kantong masing-masing. Sponsor terbesar dari Allah SWT," tukas Munarman. Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan mengaku sudah mendapat jaminan dari Ketua FPI Habib Rizieq Shihab. Demo dijanjikan akan berjalan dengan aman tanpa ada unsur anarkis. "Habib menjamin unjuk rasa akan tertib, aman dan terkendali," kata Iriawan, Jumat (28/10). Pihak kepolisian sendiri telah bertemu dengan Habib Rizieq dan sejumlah perwakilan massa yang akan berunjuk rasa di depan Istana Merdeka nanti. Ada beberapa kesepakatan yang juga sudah disepakati oleh FPI dan pimpinannya itu. "Kita bukan perjanjian, kita diskusi. Karena menurut yang disampaikan Habib Rizieq, dia akan memimpin," sebutnya. Polda Metro Jaya telah menyiapkan 8000 personel untuk mengawal dan mengamankan massa selama aksi demo berlangsung.

Nikita Mirzani Lapor Polisi, Julia Perez Terancam Dipenjara Lagi

Perseteruan antara Julia Perez dan Nikita Mirzani semakin memanas akibat Kasus pemukulan dialami oleh asisten Julia Perez bernama Lucky. Apalagi Nikita Mirzani yang menjadi tertuduh memilih lapor polisi. Sikap itu karena Jupe menudingnya secara kasar di akun media sosial.
Nikita mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, sekitar pukul 17.00 WIB ditemani tim kuasa hukumnya. Ia tampak begitu berani dan percaya diri lantaran merasa benar. Janda dua orang anak ini melapor karena merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya. Berdasar surat laporan, Jupe dijerat dengan Pasal 27 ayat 3, Pasal 36 UU ITE dan Pasal 113 KUHP dengan ancaman hukuman 4 sampi 6 tahun penjara. "Jadi berdasarkan bukti, Nikita dituduh melakukan penganiayaan dan ada kalimat memaki-maki seperti sarap, bangs*t, yang mana ini mencemarkan nama baik, sangat merugikan eksistensi dia sebagai seorang publik figur. Maka itulah kami melaporkan dia dugaan tindak pidana sebagai mana yang diatur," kata Fahmi Bachmid selaku kuasa hukum di lobi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, Jumat malam (29/10). Andai Jupe tidak tersulut emosi dan membuat kata-kata kasar, laporan ini bisa saja tak terjadi. Menurut Fachmi, semua masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan alias tidak diumbar ke ranah publik. "Sebetulnya kalau terlapor mengenal Nikita lalu menelpon dan mengkroscek, saya pikir tidak akan terjadi seperti ini. Dan ini menjadi sebuah pembelajaran, jangan semudah itu untuk memposting tulisan yang menyudutkan orang di sosmed. Ini resikonya," tutupnya.

Polri Tak Akan Tinggal Diam Soal Penyebaran Hoax dan Provokasi di Pilgub DKI

Pengamanan jejaring internet dari kabar bohong dan informasi provokatif perlu di perketat, apa lagi ini dalam suasana Pilkada serentak 2017 ini, oleh karena itu Mabes Polri mengadakan rapat dengan Polda Metro Jaya. "Berkaitan dengan informasi di media sosial. Perlu dilakukan langkah-langkah counter bersama. Tentu ada arahan-arahan agar kita tidak bisa membiarkan," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Boy Rafli Amar di Markas Polda Metro Jaya, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (29/10/2016) malam. Kabar hoax dan provokasi bisa meresahkan masyarakat, maka polisi melakukan langkah antisipasi. Mereka mempunyai tim patroli siber (cyber patrol) di tingkat Mabes Polri maupun tingkat Polda Metro Jaya. "Termasuk juga berkaitan dengan upaya melakukan penyidikan apabila memang terdapat hal-hal yang memang sangat melampaui batas, sampai kepada ujaran kebencian yang melanggar hukum. Baik itu berkaitan dengan UU ITE termasuk KUHP," tuturnya. Kepolisian juga mengimbau agar masyarakat tak mudah tersulut provokasi di media sosial internet. Kapolri Jenderal Tito Karnavian ingin agar semua pihak bisa menjaga Pilkada serentak, dalam hal ini Pilgub DKI 2017, bisa berlangsung damai. "Yang juga dibicarakan oleh Bapak Kapolri berkaitan dengan upaya yang perlu kita sampaikan, imbauan kepada publik agar tak mudah terporvokasi dengan adanya ajakan, hasutan, demo yang sifatnya rusuh," tutur Boy. Tim cyber patrol kepolisian akan menangani bila ada informasi provokatif yang diunggah di media sosial. Ini juga berkaitan dengan adanya rencana unjuk rasa terhadap Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada 4 November nanti. "Hal-hal lain yang kami imbau, sekali lagi, masalah hoax. Informasi yang hoax berkaitan dengan isu-isu yang menyesatkan publik, yang menganjurkan, memberikan semacam ajakan provokatif, kita harapkan tidak dilakukan oleh masyarakat," kata Boy. Polisi memandang perlu perlawanan terhadap informasi tak benar di media sosial. "Kita perlu melakukan langkah-langkah antisipatif," tuturnya.

Sabtu, 01 Oktober 2016

Polisi Periksa 8 Orang Terkait Video Reklame Porno

Delapan orang telah diperiksa polisi terkait vedeotron porno di jaksel. Dari 8 orang yang diperiksa, termasuk pengelola konten iklan di videotron mesum itu.
“Masih berproses. (Yang diperiksa) admin, pemilik vendor, kemudian saksi-saksi lain yang melihat kejadian. Sudah 8 orang kita periksa,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Awi Setiyono seperti dikutip detikcom, Sabtu (1/10/2016). Menurut Kombes Awi, Tim Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus akan melakukan uji digital forensik terhadap perangkat CPU yang dibawa dari kantor PT Transito Adiman Jati. Uji ini penting untuk memastikan ada tidaknya kesengajaan penayangan video porno tersebut. “Masih menunggu pemeriksaan digital forensik baru nanti bisa bicara data base ada di situ apa enggak, ada yang hack, sabotase apa enggak. Itu ketahuan dari digital forensik,” kata Awi. Videotron berukuran 24 meter persegi adalah milik PT Matapena Komunika Advertama. Namun pengelola konten disubkontrakkan ke PT Transito Adiman Jati Transito Advertising. Pihak PT Transito Adiman Jati meyakini munculnya film mesum di videotron bukan karena kesengajaan. Karena itu perusahaan yang mengelola konten iklan pada videotron tersebut melaporkan kejadian ini ke polisi. “Ini di luar dugaan, tentu problem buat kita. Kita sudah melaporkan ke polisi. Saat ini teman-teman sudah berada di Polda. Kita ingin segera terlacak, karena kami meyakini ini bukan ulah kita. Istilahnya di-hack,” ujar juru bicara PT Transito Adiman Jati, Widi Krastawan kepada wartawan di Gedung Kompas Gramedia Jl, Palmerah Barat, Jakarta, Jumat (30/9). Sebelumnya diberitakan, warga yang melintas di kawasan Jalan Pangeran Antasari, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (30/9), dikejutkan dengan munculnya film porno Jepang yang diputar di video reklame. Film di videotron tersebut bahkan tanpa sensor dan berputar mulai adegan awal hingga akhir. Lokasi videotron itu tak jauh dari kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Kejadian ini langsung memicu kehebohan di media sosial setelah akun Twitter @monstreza milik Faisal Reza pertama kali mengunggah foto potongan (capture) salah satu adegan dalam video tersebut. “Gila nihhh…videotron d kantor walikota jakarta selatan @DKIJakarta @basuki_btp @DKIJakarta,” kicau@hendrysianturi, menanggapi munculnya video porno tersebut melalui twitter, Jumat (30/9) siang. Bahkan dalam beberapa tayangan video yang diunggah di media sosial, pengguna jalan yang melintas di kawasan Jalan Pangeran Antasari tak bisa melewatkan begitu saja tayangan video mesum yang sedang berlangsung dalam videotron itu. Hingga tak sedikit juga yang merekamnya melalui ponsel pribadi. Lantaran itu, arus lalu lintas jadi tambah tersendat.